Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.1
Konten Media Partner
Warga Protes BPBD Minsel Tunda Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana Amurang
6 November 2022 5:11 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
MINSEL - Warga Protes BPBD Minahasa Selatan (Minsel) yang terus menunda penyaluran bantuan untuk korban bencana abrasi pantai Amurang, Sabtu (5/11). Protes terjadi di posko bantuan, yang ada di balai pertemuan umum (BPU) Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang.
ADVERTISEMENT
Padahal, sejak meresmikan hunian sementara untuk warga pengungsi, pada 23 Juli 2022 lalu, Bupati Minsel Franky Donny Wongkar telah memerintahkan agar sisa bantuan disalurkan ke warga tersebut.
Kepala BPBD Minsel, Tori Josep mengatakan untuk penyaluran bantuan akan segera dilakukan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan setelah terjadi keterlambatan.
"Kami sebenarnya diberikan tanggung jawab sampai 31 Desember 2022 dan melihat situasi kondisi apabila belum terjadi kehidupan yang layak bagi korban bencana. Kami tidak ingin cepat-cepat menghabiskan bantuan ini dan mengatur sesuai peraturan BNPB," kata Tori.
Untuk mengantisipasi adanya bahan makanan yang sudah mendekati masa kedaluwarsa, Tori memastikan akan melakukan seleksi secara ketat sebelum disalurkan ke warga pengungsi.
Sementara, anggota DPRD Minsel, Robby Sangkoy yang mengetahui protes warga lewat Facebook langsung turun lokasi melihat langsung kondisi di BPU Kelurahan Lewet.
ADVERTISEMENT
Ia pun meminta pemerintah daerah, dalam hal ini instansi terkait segera mengatasi masalah ini. Jangan sampai kesalahan instansi teknis oleh masyarakat menjadi kesalahan Bupati.
"Bupati kan sudah memberikan arahan, cuma mereka yang lambat untuk menerjemahkan apa yang menjadi perintah dari pada Bupati," kata Robby, anggota Fraksi Golkar di DPRD Minsel.
"Saya akan meminta pimpinan instansi teknis yang terkait dengan masalah ini, seperti Camat, Kepala BPBD, Dinas Sosial, Kabag Sosial untuk segera dievaluasi oleh Bupati," ujarnya lagi.
Tamura